Alasan Kenapa Pilkada Jakarta Wajib Tahun 2024?

www.medallionpress.comAlasan Kenapa Pilkada Jakarta Wajib Tahun 2024? Pilkada serentak tahun 2022 hingga 2024 disarankan ditunda, karena pandemi diperkirakan belum tuntas tahun depan dan karena pertumbuhan ekonomi belum pulih sepenuhnya.

Analis politik Rustam Ibrahim mengatakan, Rabu (3/2/2021): “Pemerintah harus memperhatikan dua masalah penting terkait keamanan rakyat. Politik kekuasaan bisa menunggu.

Ada yang bilang kalau pilkada tahun 2022 hampir tidak ada bedanya dengan pilpres dan pilpres.

Rustam mengatakan, khusus di Jakarta, pemilihan umum di Jakarta akan menjadi miniatur pemilihan presiden.

Hiruk pikuk politik akan membanjiri media sosial. Pertempuran skala penuh antara “kadrun” dan “ta” akan menyusul. Rustam mengatakan, polarisasi komunitas kembali terjadi.

Ia juga mengatakan, meski virus corona pertama kali menyebar di Jakarta, keramaian akan kembali terjadi.

Berbicara tentang pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Mahfud di Twitter, Rustam mengatakan: “Semua sumber daya pemerintah dikonsumsi dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan politik. Biarlah” Perang Balatayuda “terjadi pada 2024. Saya berharap kesehatan dan ekonomi masalah bisa diselesaikan. “

Muhammad Qodari, Pengamat Politik Barometer India, memperkirakan Anies Baswedan akan sangat menderita jika Pilkada Jakarta digelar pada 2024. “Kalau tidak ada pemilu pada 2022, Annis akan sering kalah. Qodari menjelaskan, jika terkait dengan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku saat ini, Pilkada masih bisa dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, Annis kalah dalam kasus ini karena masa jabatannya berakhir pada 2022 dan akan menggantikan Pejabat Pejabat (Gubernur). Gubernur menunggu Pilkada pada 2024.

Langkah pertama adalah menyelenggarakan Konferensi Konstelasi Nasional di Pilkada pada tahun 2022. Saat ini, partai koalisi pemerintah yang mendukung calon Añez dan partai oposisi pemerintah yang mungkin mendukung kembalinya Añez terbagi menjadi dua. Pada saat yang sama, tahap kedua adalah tahap Gubernur Anies saat ini. Anies juga dinilai sudah kehilangan motivasi untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Pasalnya, pemilihan presiden akan digelar lebih awal dari Pilkada 2024. “Dia akan kehilangan momentum pemilihan presiden 2024 karena pemilihan presiden ada sebelum pemilihan kepala daerah.” Pada tahun 2016 Nomor 10 “UU Pilkada”, ditetapkan Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Pasal 201, paragraf 8 menetapkan: pada November 2024. Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah saat ini sedang mendiskusikan rencana untuk mengamandemen Undang-Undang Pemilihan. Wakil Ketua Komite II Republik Demokratik Rakyat, Saan Mustopa (Saan Mustopa) sebelumnya menyatakan bahwa dalam revisi draf “UU Pemilu”, pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Pilkada serentak melaksanakan UU Nomor 7 tentang Pemilu 2017, dan Pilkada akan digelar serentak. Dengan pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2024. “Ya, kalau draf RUU Pemilu kita seperti ini, maka rencana Pilkada 2024 akan dinormalisasi. Makanya, ada Pilkada pada 2022, dan Pilkada pada 2023. Nanti kalau disinkronkan Kalau begitu, jadi Pilkada pada 2027.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Luncurkan Bank Syariah Indonesia

Apalagi pada tahun 2022, 101 kabupaten berencana menggelar pilkada sesuai dengan undang-undang yang baru. DKI Jakarta salah satunya. Terakhir, Ibukota menggelar Pilkada pada 2017 sehingga masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria berakhir pada 2022. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Arifin mengatakan DPRD DKI Jakarta mendorong penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2022, namun tidak akan menunda penyelenggaraan hingga periode yang sama pada 2024. telepon.

Ariffin mengatakan, sebagian besar fraksi mewajibkan penyelenggaraan Pilkada Jakarta pada 2022, alasan utamanya adalah pilkada dilakukan setiap 5 tahun sekali. Alasan lainnya, jika Pilkada DKI Jakarta (Pilkada Jakarta) ditunda usai pilkada serentak 2024, tidak akan lama lagi menjabat sebagai Gubernur Penjabat Misi (Plt). “Karena waktu kekosongannya terlalu lama, harus ada agen waktu 2 tahun. Kalau agen jadi gubernur, kalau dia tidak punya legitimasi di masyarakat,” kata Ariffin. Ia menambahkan, jika pandemi masih terus terjadi, lokasi Plt saat pandemi akan berdampak buruk pada penanganan Covid-19. Dia berkata: “Terutama selama pandemi.”

Jika Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2022, Arya memprediksi ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Situasi pertama, dari sisi incumbent, Anies akan dipasangkan lagi dengan wakilnya Ahmad Riza Patria dan akan dipromosikan oleh Partai Gerindra. Namun, jika jumlah kursi Gerindra di DKI Jakarta DKI tidak bisa ditambah sendiri, itu tidak akan bisa memenuhi syarat.

Saat ini, Jerindra hanya memiliki 19 kursi di DPKI DKI Jakarta. Karena itu, kata Aria, partai membutuhkan minimal 3 kursi untuk mencalonkan Anis dan Ariza. “Misalnya Pak Anies ikut pemilihan presiden, itu artinya Pak Anies bisa mundur sebagai gubernur, dan kursi gubernur juga akan menjadi milik Gerindra. Kedua, Anis dan Gerin Della bisa terpecah karena perbedaan pilihan politik Pilpres 2024, kemitraan mereka; kedua, Jilin Della cenderung mengusung Ariza atau karakter lain.

Jika ini terjadi, syarat pencalonan bisa jadi promosi oleh koalisi banyak partai seperti Partai Sejahtera (PKS) atau Partai Nasional Demokrat (Nasdem). “Jadi, kasus kedua, mereka membubarkan persekutuan. Jerindra menunjuk kader, karena Jerindra punya 19 kursi, jadi yang dibutuhkan hanya beberapa kursi,” kata Aria. Arya menjelaskan, mulai dari partai non-holding, PDI-P bisa mengajukan nama calon tanpa harus bersekutu dengan partai lain. Namun, sejauh ini belum ada sosok yang dianggap kuat atau pantas.

Meski sudah berkali-kali menyerukan nama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Arya menilai posisi Risma akan sangat dilematis. Pasalnya, saat ini Risma mengambil alih kepemimpinan Kementerian Sosial sesaat setelah Menteri Sosial tersandung kasus dugaan korupsi. “Jadi Bu Risma bingung banget dan tergantung ijin Jokowi (Presiden Joko Widodo). Kalaupun naik pangkat itu menunjukkan bahwa jabatan Menteri itu lompatan saja, dan Kementerian Sosial itu Malu soal ini situasinya gawat. ”Kasus kedua untuk non-pegawai, yakni PDI-P, yang bisa mencalonkan orang lain, seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Namun hingga saat ini, Arya menilai PDI-P belum bisa mengangkat citra yang kuat.

Misalnya bisa digunakan untuk menyiapkan kuda dalam pemilihan presiden. Tapi kemungkinan ini juga sulit karena perempuan ingin naik pangkat dalam pemilihan presiden.” Pemerintah dan Partai Demokrat saat ini sedang membahas perubahan pada Electoral Rencana hukum. Wakil Ketua Panitia II Partai Demokrat Saan Mustopa (II Saan Mustopa) DPR RI sebelumnya menyatakan bahwa dalam revisi draf RUU Pemilu, pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada lebih cepat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pilkada akan digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2024. Itu adalah Pilkada, dan jika disinkronkan nanti, itu akan menjadi Pilkada pada tahun 2027.

 Saiful Hidayat, Ketua Umum DPP PDIP, menyatakan “Pirkada 2024” disahkan oleh UU No 10/2016. Oleh karena itu, seharusnya tidak diubah lagi dalam RUU Pemilu. Jarrot dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan: “Pilkada serentak harus dilaksanakan pada tahun 2024. Ini sejalan dengan desain penggabungan pemerintah pusat dan daerah.”

Djarot

Namun akan ada penolakan jika harus menghakimi Anies.

Nah, Anies memang jabatan Gubernur DKI Jakarta yang rampung pada 2022. Agnès terpilih pada 2017. Nama Añez disebut-sebut bakal menjadi calon presiden pada 2024, jika Pilkada Jakarta biasa digelar pada 2022, dan kini dialihkan ke 2024. Lain ceritanya, jika Pilkada Jakarta terus digelar pada 2022, maka Anis akan mencalonkan kembali dan menang lagi. Anis boleh mengikuti jejak Jokowi yang akan menjadi Presiden DKI setelah menjadi gubernur. Jakarta bisa tercapai.

Baidowi membantah akan menggeser Pilkada 2022-2024 untuk menanggapi Anis. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2024 tidak ada kaitannya dengan pencalonan siapa pun di Pilpres 2024. Katanya, termasuk Annis.

Partai Gorka tidak setuju dengan alasan ini. Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin mengatakan, jika Pilkada dialihkan hingga 2024, biayanya akan membengkak. Di saat yang sama, masyarakat khawatir pengurus KPPS akan banyak memakan korban, seperti pemilihan serentak 2019.

NasDem setuju dengan pandangan Golkar. Saan Mustopa, politikus partai NasDem, mengaku hampir semua fraksi sepakat pilkada serentak telah dinormalisasi dan digelar pada 2022 atau 2023 sesuai dengan ketentuan RUU Pilkada.

Herzaky Mahendra Putra, Ketua Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat, mengatakan partainya sepakat menggelar Pilkada DKI Jakarta pada 2022. Menurutnya, Pilkada 2022 perlu dilaksanakan, jangan sampai masyarakat kehilangan momentum untuk memilih pemimpin terbaik di daerahnya. Hezaki mengatakan: “Partai Demokrat menyetujui normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu, termasuk Pilkada DKI yang akan diselenggarakan pada 2022.”

Politisi PKS Mardani Ali Sera juga memperkuat hal tersebut. Ia mengatakan, jika pilkada dilaksanakan pada 2024, maka akan mengarah pada jadwal pilkada daerah dan penumpukan ratusan tim kerja (Plt). Ia mengatakan: “Setuju Pilkada DKI 2022. Tidak hanya Pilkada DKI, tapi semua Pilkada tahun 2022 dan 2023 sangat penting.”

Bagaimana sikap Gerindra? Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengaku pihaknya belum memiliki posisi. Gerindra masih melakukan penelitian dengan pihak lain dan mengkomunikasikan kemungkinan pemilihan umum 2022.

Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Riset dan Konsultasi Voxpol Center, menduga parpol yang ingin menggeser Pilkada 2022 ke 2024 itu berdasarkan niat menuntaskan Anies di Pilpres 2024. “Tidak baik hanya berurusan dengan Anies. Tapi secara politik bagus

Agenda Pilkada DKI Jakarta, Banten, Jabar, serta Jateng Butuh Dinormalisasi

Menurut Titi, meski hari pemilu tidak digelar bersamaan, pelaksanaan berbagai tahapan di ketiga pemilu itu akan tumpang tindih satu sama lain. Pembelajaran dari pengalaman pemilu 2019 sangat sulit bagi penyelenggara pemilu, peserta dan pemilu.

Ia mengatakan: “Bisa dibayangkan, menggendong pilpres dan pilpres secara bersamaan bisa menelan korban ratusan pejabat pemilu, apalagi jika menambah beban pilkada.”

Selain itu, lanjut Titi, terlalu banyak pemilihan umum dapat semakin mengasingkan ide dan rencana politik pemilih. Isu-isu nasional, terutama yang melatarbelakangi pemilihan presiden, dapat semakin menenggelamkan isu-isu lokal. Di sisi lain, informasi yang terlalu banyak dan calon yang bersaing juga dapat menghambat pemahaman pemilih, yang dapat berdampak pada bertambahnya jumlah suara tidak sah yang dihasilkan pada Pemilu 2019.

Ia mengatakan: “Pemilihan anggota DPD memiliki hampir 19 juta suara tidak sah. Padahal, pemilihan anggota DPD relatif sederhana dan mudah karena menyediakan foto calon.”

Karena itu, Titi mengakui Perludem sudah mengusulkan agar jadwal pemilu dibakukan sejak awal. Ia mengatakan, untuk daerah yang mengakhiri masa jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023, pemilihan umum masih akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

Menurutnya, jika landasan hukum bentuk hukum yang diperlukan untuk mengubah Pasal 201 ayat (8) UU No.10 tahun 2016 tidak dapat segera diberikan untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022, maka ada kemungkinan DKI Jakarta, Asia In. Pilkada Qi, Papua, Barat dan Banten yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, hak pilihnya akan dialihkan bersama dengan daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023 (setidaknya pada Juni 2023) .

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) juga memberi usul untuk pilkada 2022.

“Kami sedang melakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2016,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Selasa.

Untuk mengisi kekosongan yang berakhir pada tahun 2022, penjabat gubernur, bupati, dan walikota diangkat hingga tahun 2024 melalui pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui pemilihan kepala daerah. Kata Titi.

Titi mengatakan, semua pihak belajar dari pilkada serentak. DKI di Jakarta memiliki empat kotak suara, dan ada lima kotak suara di Indonesia.

Baca Juga: Cara Penghitungan Rasio Agar dapat Lancar

Titi berkata: “Ini sangat, sangat sulit bagi peserta, penyelenggara, dan pemilih.”

Selain itu, Titi mengatakan, jika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan pada tahun 2024, itu tidak akan sejalan dengan pengelolaan kelembagaan yang harus didasarkan pada anggaran kinerja. Dia berkata: “Bagi kami, penataan sistem pemilu dan jadwal pemilu harus konsisten dengan penyelenggara pemilu.”

Usulan Perludem, pada 2022, pemilihan kepala daerah tetap akan digelar pada waktu yang bersamaan. Kemudian pilkada nasional akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024, dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak pada tahun 2026 yaitu Partai Demokrat dan para pemimpin daerah.

Titi menjelaskan: “Bupati yang terpilih dari pemilu 2022 hanya akan menjabat selama empat tahun, karena pilkada akan digelar serentak pada 2026.”

Titi Angraeni (Titi Angraeni) adalah pidato dari Partai Demokrat, Demokrat, dan Pemilihan Umum Partai Demokrat serta hasil penilaian pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang diselenggarakan di Bawaslu DKI Jakarta pada 3-5 November 2019. Salah satunya. Terkait usulan tersebut, Komisioner Bawaslujakarta Puadi menyampaikan dukungan dan apresiasi, karena keberadaan lembaga ini menitikberatkan pada pengawasan proses demokrasi di Indonesia.

Puadi mengatakan: “Sebagai anggota departemen penyelenggara pemilu, kami tinggal menunggu undang-undang.”

Perludem juga memberikan masukan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Namun, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, menilai penyelenggaraan pilkada dan pilkada akan menimbulkan berbagai masalah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengumumkan dalam Putusan Nomor 55 / PUU-XVII / 2019 akan meninjau lima model kotak suara yang berlaku pada Pemilu 2019.

Saat muncul sengketa pilpres, Perludem juga mempertanyakan status berlangsungnya pilkada serentak, belum lagi sengketa pemilu legislatif. Titi mengkhawatirkan konsentrasi penyelenggara pemilu dan publik. Karena itu, Perludem merekomendasikan DPR dan pemerintah segera menyusun UU Pemilu dan UU Pilkada. Padahal, amandemen UU Pemilu sudah masuk dalam Rencana Legislasi Prioritas Nasional (Prolegnas) 2020.

Ia mendesak DPP RI segera mengambil keputusan soal ini untuk menjaga kepastian dinamika politik lokal dan persaingan partai. Dia mengatakan: “Kami mendesak apakah akan menggelar pilkada pada waktu yang sama. Pilihannya adalah memilih antara akhir 2022 atau awal 2023 agar tidak mengganggu persiapan untuk 2024. Ini harus segera diputuskan oleh anggota parlemen.